cara mengurus pb di lapas

Bagiankedua menulis tentang Kualitas Standar Pelayanan Di Lapas Dan Rutan. Bagian ini berasal dari data dan temuan hasil kajian yang dilakukan Ombudsman RI terkait kualitas pelayanan di Lapas dan Rutan, dilaksanakan Ombudsman RI Pusat dan seluruh Perwakilan Ombudsman RI pada tahun 2017, dengan menggunakan kuisioner/ Sukamara- Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara keluarkan 1 (satu) orang Warga Binaan jalani program Pembebasan Bersyarat (PB). Program Integrasi ini diberikan sesuai dengan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan PembebasanBersyarat (PB) adalah Proses pembinaan narapapidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 14, 22 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Syarat Substantif : Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatanya. CaraMengurus Sertifikat Tanah Lewat PTSL. 1. Pastikan alamat domisili termasuk lokasi PTSL. Untuk mengetahui apakah suatu wilayah masuk dalam daftar lokasi penyelenggaraan PTSL, hal tersebut dapat ditanyakan ke Kepala Desa masing-masing. Alasannya karena proses pendaftaran sertifikat tanah itu nantinya harus melalui atau diketahui oleh Kepala PadaIdul Fitri Tahun ini ada 505 Warga Binaan Lapas Muara Enim yang mendapatkan Remisi. 505 Warga Binaan tersebut terdiri atas 497 Narapidana Laki Laki dan 8 Narapidana Perempuan. Adapun rincian remisi kali ini adalah untuk yang RK I (pengurangan sebagian) berjumlah 503 Narapidana yang terdiri Remisi 15 hari ada 132 orang, Remisi 1 Bulan ada khu công nghiệp châu đức bà rịa vũng tàu. BerandaKlinikPidanaKapan Remisi dan Pem...PidanaKapan Remisi dan Pem...PidanaKamis, 26 April 2018Suami saya ditahan sejak Desember 2014, dan sudah ada vonis 3 tahun subsidier 3 bulan. Berapa hak remisi yang didapat sampai Desember 2015, dan untuk pembebasan bersyarat bisa diajukan kapan? Suami Anda yang dipidana penjara selama tiga tahun subsider tiga bulan ini dapat diberikan remisi jika memenuhi syarat-syarat, salah satunya adalah telah menjalani pidana lebih dari 6 enam bulan. Soal berapa banyak remisi yang diberikan, hal itu nantinya merupakan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, syarat pengajuan pembebasan bersyarat salah satunya adalah narapidana harus telah menjalani paling sedikit 2/3 dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan bulan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Dari keterangan yang Anda berikan, kami simpulkan dan asumsikan hal-hal berikutSuami Anda ditahan sejak Desember 2014;Suami Anda divonis hukuman penjara tiga tahun subsider tiga bulan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;Anda bertanya tentang dapatkah suami Anda diberikan remisi dan kapan pembebasan bersyarat bisa pertanyaan-pertanyaan tersebut, berikut kami jelaskan satu-persatuRemisi Pengurangan Masa PidanaRemisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[1]Remisi terdiri atas[2]Remisi umumDiberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 khususDiberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang Remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan[3]Remisi kemanusiaanRemisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana[4]yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 satu tahun;berusia di atas 70 tahun; ataumenderita sakit berkepanjanganRemisi tambahanRemisi tambahan kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan[5]berbuat jasa pada negara;melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; danmelakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/ susulanRemisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh Remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[6]Remisi susulan dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak yang[7]telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; danbelum pernah memperoleh diberikan remisi, suami Anda harus memenuhi syarat-syarat berikut[8]Narapidana berkelakukan baikPersyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengantidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dantelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan “Lapas” dengan predikat menjalani masa pidana lebih dari 6 enam suami Anda dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu[9] bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dantelah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrarkesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atautidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana selengkapnya dapat dibaca dalam artikel Syarat Pemberian Remisi Pengurangan Masa Menjalani Hukuman.Jadi, suami Anda yang dipidana penjara selama tiga tahun subsider tiga bulan ini dapat diberikan remisi jika memenuhi-syarat-syarat di atas, salah satunya adalah telah menjalani pidana lebih dari enam bulan. Anda tidak menyebutkan dengan pasti kapan suami Anda mulai menjalani hukuman penjara yang diterimanya, jika ia sudah enam bulan menjalani hukuman pidananya, maka suami Anda dapat mengajukan berapa banyak remisi yang diberikan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi “Keppres 174/1999” mengaturnya sebagai berikutBesarnya remisi umum[10] 1 satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 enam sampai 12 bulan; dan2 dua bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau remisi khusus[11]15 hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 enam sampai 12 bulan; dan1 satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau remisi tambahan[12]1/2 satu perdua dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan1/3 satu pertiga dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka. Besarnya remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan[13]Diberikan sebesar usulan Remisi umum yang diperoleh pada tahun remisi umum susulan[14] 1 satu bulan bagi Narapidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 enam bulan sampai dengan 12 bulan;2 dua bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 bulan; danbesaran pemberian Remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan remisi khusus susulan[15]15 hari bagi Narapidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 enam bulan sampai dengan 12 bulan;1 satu bulan bagi Narapidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 bulan; danbesaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu Pengajuan Pembebasan BersyaratPembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 sembilan bulan.[16]Sama halnya seperti remisi, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu [17]telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan bulan;berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 dua per tiga masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; danmasyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan pemberian Pembebasan Bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen[18]fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Bapas;surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;salinan register F dari Kepala Lapas;salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dansurat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwaNarapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; danmembantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.[19]Ini berarti pembebasan bersyarat dapat diajukan setelah suami Anda menjalani 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan masa pidana, harus dilihat vonis atau hukuman yang dijatuhkan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada vonis, selalu dicantumkan kalimat bahwa masa hukuman penjara akan dipotong dengan masa tahanan. Dan juga, ada kemungkinan penambahan hukuman jika tidak melakukan pembayaran terhadap hukuman denda. Contohnya, jika hakim menjatuhkan hukuman denda, sedangkan terpidana tidak membayar hukuman denda, maka konsekuensinya akan terjadi penambahan masa kurungan. Misalnya A dihukum 4 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 1 milyar subsider 3 bulan hukuman kurungan. Jika hukuman sudah berkekuatan hukum tetap dan A tidak membayar denda, maka hukuman kepada A akan bertambah menjadi 4 tahun 9 bulan penjara. Demikian antara lain yang dijelaskan oleh Togar S. M. Sijabat, dalam artikel Jangka Waktu Proses Pembebasan vonis yang Anda katakan tiga tahun subsider tiga bulan, kami berasumsi bahwa vonisnya adalah tiga tahun penjara dengan denda sebesar X subsider tiga bulan, yang berarti jika suami Anda tidak membayar dendanya, maka hukuman penjara akan ditambahkan tiga demikian, suami Anda yang divonis penjara tiga tahun tiga bulan ini, dua pertiga masa pidananya adalah 2/3 x 3 tahun 3 bulan = 2 tahun 2 bulan. Oleh karena itu, suami Anda baru bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya dua tahun dua bulan, yakni pada tahun mengenai proses pembebasan bersyarat dapat Anda simak dalam artikel Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Pemberian Remisi dan Pembebasan BersyaratPada penghujung tahun 2006, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendapatkan pembebasan bersyarat. Masa status pembebasan bersyarat Tommy dihitung berdasarkan penurunan hukuman putusan Peninjauan Kembali dari 15 tahun menjadi 10 tahun serta jumlah remisi yang didapat Tommy. Kepala Divisi Pemasyarakatan Dephukham Kantor Wilayah DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Gusti Tamardjaja menjelaskan bahwa remisi diberikan dengan syarat terpidana berkelakuan baik. Untuk mengetahui perilaku itu, lanjut Gusti, bisa dilihat dari berkas letter F buku hukuman disiplin. Untuk Tommy, dia tidak pernah melanggar disiplin. Selengkapnya tentang berita ini dapat Anda simak dalam artikel Menghitung Remisi dan Mekanisme jawaban dari kami, semoga hukum​​Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “PP 32/1999” dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat “Permenkumham 3/2018”[2] Pasal 3 Permenkumham 3/2018[3] Pasal 4 Permenkumham 3/2018[4] Pasal 29 ayat 1 Permenkumham 3/2018[5] Pasal 32 Permenkumham 3/2018[6] Pasal 39 ayat 3 Permenkumham 3/2018[7] Pasal 40 Permenkumham 3/2018[8] Pasal 34 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “PP 99/2012” dan Pasal 5 Permenkumham 3/2018[9] Pasal 34A ayat 1 PP 99/2012 dan Pasal 8 – Pasal 11 Permenkumham 3/2018[10] Pasal 4 ayat 1 Keppres 174/1999[11] Pasal 5 ayat 1 Keppres 174/1999[12] Pasal 6 Keppres 174/1999 dan Pasal 36 jo. Pasal 33 - Pasal 35Permenkumham 3/2018[13] Pasal 30 Permenkumham 3/2018[14] Pasal 42 ayat 1 Permenkumham 3/2018[15] Pasal 42 ayat 3 Permenkumham 3/2018[16] Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan[17] Pasal 82 Permenkumham 3/2018[18] Pasal 83 ayat 1 Permenkumham 3/2018[19] Pasal 83 ayat 2 Permenkumham 3/2018Tags Kaidah PBB Mentah – Pembayaran PBB boleh dilakukan dengan memberikan NOP atau SPPT. Namun kerjakan pembayaran PBB rumah baru, wajib pajak harus mendaftarkan rumahnya terlebih suntuk umpama objek PBB di Bapenda atau KPP sesuai kebutuhan. Berapa biaya pengajuan PBB mentah? Biaya pengajuan SPPT PBB baru adalah gratis. Setelah Anda melakukan pengurusan SPPT PBB Yunior, Anda harus mengupah pajak PBB setiap tahunnya. Kerjakan cek besaran PBB yang harus Anda bayar, bisa menerobos tombol berikut. Lakukan laporan adapun PBB baru secara teoretis, silahkan Sira baca penjelasan di bawah ini. Manifesto tentang SPPT PBB Rumah Baru Bagaimana Cara Mendapatkan SPPT PBB Yunior? Syarat Penerbitan SPPT PBB Baru Cara Membuat SPPT PBB Baru Biaya Penerbitan SPPT PBB Baru Pertanyaan Sekitar SPPT PBB Baru Informasi tentang PBB Rumah Bau kencur Sesuai dengan UU Nomor 12 musim 1994 tentang Pajak bumi dan Gedung, Warga Negara Indonesia memiliki beban kerjakan membayar PBB setiap tahunnya. Sebelum membayar PBB, Anda harus mendaftarkan rumah Anda terlebih dahulu sebagai objek pajak. Seandainya mutakadim terdaftar sebagai objek pajak, barulah Anda bisa memufakati SPPT PBB untuk pembayaran PBB nantinya. Dimana Palagan Menggapil PBB Baru? Anda bisa mendapatkan SPPT PBB Baru dengan melakukan pengajuan SPPT PBB-P2 yunior flat, kondominium, persil, dan sebagainya lokasinya di Bapenda. Sementara itu penguraian PBB-P3 baru persawahan, pertambangan, perhutanan, dan sebagainya dilakukan di KPP atau KP2KP sesuai provinsi rumah Anda. Misalkan Kamu bangun rumah di distrik Bandung Jawa Barat, maka pengajuan SPPT PBB plonco tersebut kembali dilakukan di Bapenda Bandung. Di Maktab Bapenda nanti, Ia akan diminta oleh petugas untuk memuati lembar isian SPOP Dokumen Pemberitahuan Objek Pajak. Sesudah menuntaskan semua prosesnya, nanti SPPT Anda bisa Anda ambil maupun dikirim oleh petugas kepada Dia. Syarat Pertinggal Mengurusi Penerbitan PBB Baru Secara umum, syarat pendaftaran SPPT PBB Bau kencur antara lain Memuati formilir permohonan SPPT mentah SPOP dan LSOP Fotocopy Girik dan Bangunan Denah lokasi objek pajak kondominium nan didaftarkan Fotocopy KTP maupun identitas lainnya Fotocopy SPPT setangga sekitar kanan/kiri/depan/pinggul Pertinggal pengantar yang ditandatangani maka dari itu Bos Desa Untuk mendapatkan surat tanah dan bangunan baru, Anda bisa mengurusnya di Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN. Belaka perlu diketahui, syarat bikin penerbitan SPPT PBB baru nan terdaftar di atas tak semuanya dibutuhkan. Karena setiap daerah bisa saja memiliki persyaratan yang berbeda – beda. Bakal informasi lengkapnya akan halnya syarat pembuatan SPPT PBB baru di setiap kawasan, Kamu bisa melihatnya di website resmi Bapenda, BKAD, maupun BPPKAD masing – masing daerah. Mandu Membuat SPPT PBB Yunior Cara untuk mengurus pembuatan SPPT PBB Mentah di Bapenda setempat antara lain Hinggap ke Bapenda sesuai dengan lokasi rumah Anda Pertama, Anda lengkapi adv amat berkas persyaratan yang dibutuhkan buat pengajuan SPPT PBB mentah. Selepas itu datang ke Kantor Bapenda sesuai dengan provinsi kerja dan lokasi rumah Anda. Isi formulir SPOP di Loket Formulir SPOP Sehabis sampai di Bapenda, Anda menuju ke Loket Formulir SPOP cak bagi mengisi surat isian SPOP dengan transendental. Setelah itu, Anda ambil nomor antrian nan tersedia. Serahkan berkas – berkas persyaratan ke Loket Kodifikasi PBB Yunior Setelah nomor antrian Anda dipanggil, serahkan semua berkas dan blangko SPOP ke Loket Pendataan PBB baru. Jika bebat telah komplet, petugas akan menginput data Anda ke dalam system. Renggut bukti penyajian SPPT PBB Baru di Loket Sesudah proses registrasi selesai, Ia Akan menerima bukti pengajuan aplikasi. Beliau tunggu proses tuntutan SPPT PBB Sira selesai diproses. Cabut SPPT PBB Anda nan mutakadim jadi Setelah semua proses radu, Engkau boleh menjumut SPPT PBB Sira nan sudah terserah juga nan membutuhkan bilang hari kerja, sehingga SPPT PBB tersebut bisa diambil di Bapenda sesuai tanggal nan ditentukan. Boleh juga SPPT tersebut diberikan melewati Kantor Desa maupun dikirim melalui Kantor Pos. Cara Mengurus SPPT PBB Baru Biaya Penerbitan SPPT PBB Baru Bagi pendaftaran SPPT PBB baru lain dikenakan biaya alias gratis. Manifesto Biaya Penerbitan SPPT PBB Hijau Cuma-cuma Cak bertanya Sekeliling SPPT PBB Baru Apakah boleh daftar SPPT PBB Baru secara online? Dapat. Asalkan rumah tersebut telah terdaftar misal objek pajak. Nanti wajib pajak cukup mengakses cek E-SPPT PBB Online melalui situs legal Bependa masing – masing daerah. Dimana minta SPPT PBB Yunior? Pembuatan SPPT PBB-P2 baru dilakukan di Bapenda daerah setempat buat PBB-P2 dan Kantor Pajak KPP ataupun KP2KP bakal PBB-P3. Berapa lama pengurusan SPPT PBB Baru? Kurang lebih 1 – 7 hari kerja, tergantung sreg kelengkapan gabung dan proses di Bapenda masing – masing kewedanan. – Boy Samaran merupakan mantan Narapidana yang baru menghirup udara bebas karena Pembebasan Bersyarat, ia yang tidak mau disebutkan asal usul dan latar belakangnya, mengungkapkan Alur dari awal sampai akhir dirinya bisa bebas karena pembebasan bersyarat. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 sembilan bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Syarat Pembebasan Bersyarat Secara Umum Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan “Lapas”; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan “Bapas”; surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Adapun, keluarga yang dimaksud di atas adalah suami/istri, anak kandung, anak angkat, anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertical. Dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan. Sebelumnya, Anda tidak menyebutkan apa tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Perlu diketahui, selain syarat umum di atas, ada juga syarat khusus bagi tindak pidana tertentu, antara lain Tindak pidana terorisme; Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika Tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Narkoba Untuk narapidana dengan kasus narkoba atau tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun selain memenuhi persyaratan umum harus memenuhi syarat Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; dan Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Serta melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana tertera di atas. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Terorisme Sedangkan untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, maka selain harus memenuhi syarat-syarat umum, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut telah menjalani paling sedikit 2/3 dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 satu per dua dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing. Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera dalam syarat pembebasan bersyarat secara umum di atas, dalam kasus narapidana tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Syarat Pembebasan Bersyarat Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional lainnya harus memenuhi syarat umum dan syarat berikut ini telah menjalani minimal 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari masa pidana yang wajib dijalani; dan selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebut di atas, bagi narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Cara Mengurus Pembebasan Bersyarat Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut kami rangkum tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas. Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebagai tambahan informasi, jika Anda sebagai pihak keluarga atau penjamin harus memenuhi syarat penjamin pembebasan bersyarat yaitu surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau melanggar hukum dan membantu membimbing/mengawasi narapidana selama program pembebasan bersyarat; membawa identitas diri KTP/SIM/KK/Paspor dan meterai Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Kesimpulan Mengurus PB, CB Atau Program Aimilasi ternyata sangat mudah dan tentunya prosesnya tidak dipungut biaya alias Gratis. Sumber Data Post Views 1,030 O sistema de “Inscrição On-line” permitirá ao requerente fazer seu pedido de inscrição na OAB-PB de forma eletrônica, podendo gerar a taxa de inscrição, preencher um formulário eletrônico e acompanhar o seu processo com um número de protocolo único. Para isso o requerente deverá observar os seguintes passos O requerente selecionará o Tipo de Inscrição desejado; Deverá clicar no botão “Emitir Taxa” para emitir sua taxa de inscrição e pagá-la onde lhe for mais conveniente. O comprovante de pagamento deverá ser digitalizado e anexado/utilizado no quarto passo; Poderá visualizar os documentos necessários que ele deverá digitalizar para anexá-los no próximo passo; Deverá clicar no botão que irá redirecioná-lo para o formulário eletrônico, onde ele preencherá com os seus dados e anexará os documentos necessários informados no terceiro passo. Será enviado ao e-mail cadastrado, no término do preenchimento do formulário, um arquivo PDF com todos os dados cadastrados e anexados; Deverá clicar no botão que o redirecionará para um ambiente onde possibilitará o acompanhamento do seu processo por meio do seu número de protocolo disponibilizado no arquivo PDF enviado ao seu e-mail no quarto passo. Após o requerente seguir todos os passos anteriores, o mesmo deverá acompanhar as fases do seu processo com o ambiente disponibilizado quinto passo, pois, por meio deste a OAB-PB se comunicará para informá-lo sobre o deferimento/indeferimento do seu processo. 1 2 3 4 5 Tipo de inscrição Inscrição Principal Inscrição Transferência Inscrição Suplementar Inscrição Estagiário Emita sua taxa de inscrição no botão a seguir EMITIR TAXA Por favor selecione um tipo de inscrição no item 1 BerandaKlinikPidanaHal-Hal yang Menyeba...PidanaHal-Hal yang Menyeba...PidanaKamis, 27 Desember 2018Apakah warga binaan/napi yang belum melunasi utang berupa uang baik terhadap sesama warga binaan/napi maupun pihak lain, dapat terhambat/batal pembebasannya baik bebas bersyarat maupun bebas murni jika belum melunasi utangnya tersebut? Lalu apa hal-hal yang menyebabkan batalnya usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Guna menyederhanakan jawaban, kami akan mengulas salah satunya, yaitu pembebasan BersyaratYang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 sembilan bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “UU 12/1995”.Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah bagaimana caranya agar narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat?Perlu dihami dahulu, bahwa pembebasan bersyarat adalah salah satu hak yang didapatkan oleh setiap narapidana dan anak yang Berkonflik dengan Hukum “anak”.[1] Pembebasan bersyarat tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, yang juga harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluasrganya.[2]Untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat, ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yaitu[3]telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dua per tiga, dengan ketentuan 2/3 dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 sembilan bulan;berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 dua per tiga masa pidana;telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; danmasyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan mendapatkan syarat-syarat diatas, harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut[4]fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan “Lapas”;laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan “Bapas”;surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;salinan register F dari Kepala Lapas;salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dansurat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwanarapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; danmembantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan yang disebutkan di atas adalah syarat umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Syarat khususnya dapat Anda lihat dalam artikel Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembebasan Cara Pemberian Pembebasan BersyaratSecara umum pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan ialah merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[5]Tata cara pemberian pembebasan bersyarat disebutkan sebagai berikutPetugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.[6]Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 tujuh hari narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 satu per dua masa pidana narapidana berada di Lapas.[7]Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.[8]Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[9]Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.[10]Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 tiga hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.[11]Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[12]Jadi, pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan dan Pencabutan Pembebasan BersyaratKemudian mengenai pembatalan serta pencabutan pembebasan bersyarat, berikut ketentuannyaKepala lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan hal[13]tindak pidana;pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/ataumemiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses pembebasan oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.[14]Kemudian megengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak.[15]Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.[16]Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan[17]syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dansyarat khusus, yang terdiri atasmenimbulkan keresahan dalam masyarakat;tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pamasyarakatan “Bapas” yang membimbing paling banyak 3 tiga kali berturut-turut;tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atautidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh berdasarkan uraian di atas, menjawab pertanyaan Anda, dalam peraturan tidak disebutkan bahwa syarat pembebasan bersyarat adalah harus melunasi utang baik terhadap sesama warga binaan/napi maupun pihak lain. Maka dalam hal narapidana masih memiliki hubungan utang piutang dengan narapidana atau pihak lain, hal tersebut tidak menghambat atau membatalkan pembebasan itu, perlu dipahami bahwa utang piutang dengan pembebasan bersyarat merupakan dua hubungan hukum yang utang piutang merupakan hubungan hukum antara pemberi utang dengan si berutang keditor dan debitor. Perbuatan meminjamkan uang tersebut adalah perjanjian pinjam meminjam atau lazimnya disebut dengan perjanjian utang piutang. Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “KUH Perdata”, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, degan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikutSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang dalam hal uang piutang hubungan hukumnya sebatas pihak yang terlibat dalam utang piutang tersebut. Sedangkan dalam pembebasan bersyarat hubungan hukumnya adalah narapidana dengan pemerintah diberikan keputusannya oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 2 ayat 1 Permenkumham 3/2018[2] Pasal 2 ayat 2 dan 3 Permenkumham 3/2018[3] Pasal 82 Permenkumham 3/2018[4] Pasal 83 ayat 1 Permenkumham 3/2018[5] Pasal 94 Permenkumham 3/2018[6] Pasal 95 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[7] Pasal 95 ayat 3 dan 4 Permenkumham 3/2018[8] Pasal 96 ayat 1 Permenkumham 3/2018[9] Pasal 96 ayat 2 Permenkumham 3/2018[10] Pasal 97 Permenkumham 3/2018[11] Pasal 98 ayat 1 Permenkumham 3/2018[12] Pasal 99 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[13] Pasal 133 ayat 1 dan 2 Permenkumham 3/2018[14] Pasal 134 Permenkumham 3/2018[15] Pasal 138 ayat 1 Permenkumham 3/2018[16] Pasal 138 ayat 2 Permenkumham 3/2018[17] Pasal 139 Permenkumham 3/2018Tags

cara mengurus pb di lapas